Pergerakan Mahasiswa = AKSI

Pergerakan bukanlah pergerakan sebelum terjadi gerakan, pergerakan yang selama ini didengung-dengungkan sebagai ciri khas seorang agent of change semakin lama semakin memudar. Agen yang dahulu perkasa dan dapat diandalkan oleh rakyat sebagai pihak netral yang mementingkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya kini telah menutup tajinya di balik almamater ke-apatis-an. Tidak lagi seperkasa yang dikenal dulu.

Sore ini saya sendiri terlibat obrolan singkat dengan anggota KAK yang lain, serta Pembina kami dari Departemen Luar Negeri BEM KM Unand. Pandangan kami secara keseluruhan tentang  pemikiran mahasiswa saat ini hampir sama. Tidak ada lagi kepedulian, walaupun sebatas hal yang mendasar sekalipun. Tidak jauh-jauh masalah politik, pertahanan, keamanan. Masalah yang dekat dengan dia sendiri saja, sekarang mahasiswa sudah tidak ingin lagi ambil pusing, mereka mementingkan urusan kuliah lah satu-satunya urusan mereka sebagai mahasiswa. Sekarang ini sedang hangat-hangatnya isu tentang kenaikan BBM yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, subsidi dicabut, dan harga kian melambung. Kalau BBM sudah naik, otomatis semua biaya kehidupan akan ikut naik dan yang terjadi adalah naiknya biaya hidup setiap masyarakat, termasuk rakyat kecil. Belum ada penggambaran yang jelas tentang alokasi dana subsidi BBM yang dicabut itu akan mengalir, ke kantong saya mungkin, kantong anda barangkali??! Atau ke kantong orang-orang berpenampilan klimis yang mondar-mandir di senayan??!.

Bukannya merubah kewajiban mahasiswa sebagai pelajar dengan peduli masalah kenegaraan, tapi ini merupakan bentuk tindak nyata bahwa mahasiswa itu turut mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau mahasiswa saja sudah tak perduli, waaaah bisa dipastikan mereka sang pengambil kebijakan akan semakin merajalela membuat kebijakan-kebijakan lain yang secara terang-terangan menganiaya rakyat.  Inilah fungsi mahasiswa, tidak ada yang salah dengan pemerintah selama mereka menjalankan kewajibannya dengan semestinya. Akan banyak apresiasi yang kami berikan kalau memang mereka menjalankan kewajibannya dengan semestinya. Tidak ada yang salah, selama kita sama-sama peduli. Pemerintah peduli dengan nasib rakyat dan negara, mahasiswa peduli, dan KAMU PEDULI.

Kemana Taji mahasiswa yang dulu mampu menggulingkan rezim orde baru dengan keperkasaannya, kemana mereka-mereka yang berpikiran kritis dan memiliki intelektual tinggi itu. Kemana???. Duduk di kelas mendengarkan ceramah dosen??? Atau sibuk dengan kegalauan problematika cinta yang tak kunjung selesai???. Sementara rakyat di luar sana membutuhkan sekedar PERGERAKAN mu yang walau hanya sebatas AKSI.

BUKTIKAN AKSI MU BESOK!!! KAMI TUNGGU TAJI MU WAHAI AGENT OF CHANGE!!!

HIDUP MAHASISWA!!!

*aksi penolakan terhadap Kenaikan BBM di DPRD Sumbar Kamis (22/03) pukul 09.00 wib

*ditulis oleh Rahmawati S.S (Staff Info dan Data KAK KM Unand)

Komisi III DPR RI : Keterlibatan UNAND Masih dalam Tahap Penyelidikan

Padang, Indowarta. Keterlibatan kampus Universitas Andalas Padang, yang digadang-gadang dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nazaruddin, Angelina Sondakh dan anak buah M. Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, menerima anggaran pembangunan gedung farmasi menurut Anggota Komisi III DPR RI, Indra, SH, MH, semuanya masih dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ditemui usai seminar nasional bertajuk “Gerakan Sumbar Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, yang digelar BEM-KM Unand (01/03), Politisi F-PKS yang juga alumni Universitas Andalas tersebut mengatakan, keterlibatan kampus Unand yang disebut menerima anggaran pembangunan gedung farmasi masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ungkap Indra.

“Namun yang pasti, kampus seharusnya steril dari praktek korupsi. Dan apabila hal tersebut terbukti benar, saya sebagai alumni merasa tercambuk dan tergerak untuk memberantas praktek korupsi yang ada di kampus Unand yang saya cintai” tuturnya. 

Indra menambahkan, masalah korupsi yang terjadi di legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah, hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan jabatan juga memerlukan uang. Namun demikian, tidak semua pejabat tersebut terlibat korupsi, karena masih banyak orang-orang yang jujur. Untuk menghentikan budaya korupsi harus ada kesadaran dari diri sendiri, imbuhnya (IF)

*sumber dari  http://www.indowarta.com